Menko Polhukam dan Polri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penistaan Agama di Ponpes Al Zaytun

FPI Demo di Kemenag Tuntut Cabut Izin Al Zaytun — Mereka menuntut untuk segera mencabut izin pondok pesantren Al Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, tim khusus yang dibentuk Menko Polhukam ini untuk memperkuat kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

"Kemudian beliau (Menko Polhukam) juga arahkan secara langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim untuk memperkuat laporannya," kata Agus di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Agus berharap usai dibentuknya tim khusus ini maka dugaan penistaan agama yang libatkan Pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang dapat terungkap.

"Mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, nanti mudah-mudahan bisa buktikan ada atau tidak-nya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada disana," tegasnya.

Rumor Dibekingi Istana

Beredar rumor bahwa Pondok Pesantren Al Zaytun dibekingi pihak istana. Ponpes itu memunculkan kontroversi karena dinilai mengajarkan ajaran sesat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun langsung membantah isu tersebut. Dia juga membantah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai salah satu sosok yang membekingi Ponpes Al Zaytun.

"Saya dong Istana? Ndak lah, endak, endak endak," kata Jokowi kepada wartawan usai meninjau Pasar Palmerah Jakarta, Senin (26/6/2023).

"Endak, endak, ndak," sambungnya saat ditanya soal keterlibatan Moeldoko.

Dia mengatakan, telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami apa yang terjadi di Ponpes Al Zaytun. Jokowi pun meminta masyarakat sabar menunggu hasil penelusuran pemerintah.

"Ya sabarlah, itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan," jelas Jokowi.

2 dari 2 halaman

MUI Sebut Al Zaytun Berafiliasi dengan NII

Demonstrasi di Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat. (Tangkap layar via Vidio/YouTube Liputan6)

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM Ikhsan Abdullah mengungkapkan, Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat beralifiasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII, sudah sangat jelas," kata Ikhsan di Gedung Menkopolhukam, Rabu (21/6).

Ikhan menilai, pola rekruitmen hingga penghimpunan dana pondok pesantren ini dengan NII serupa.

"Baik dari pola rekrutmen, baik dari segi penghimpunan atau penarikan dana, dari anggota dan masyarakat, sudah sangat jelas itu, tidak terbantahkan," ujar Ikhsan.

"Artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid, dia adalah menyimpang dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII," sambungnya.

Maka dari itu, Ikhsan menyarankan agar yayasan pondok pesantren itu untuk dibina melalui MUI.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka